Dewan Anggap Home Schooling Liar

Senin, 24 September 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pendidikan dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Munawar Soleh menganggap pendidikan sekolah rumah / home schooling liar.

"Mereka itu mau kemana, tujuannya apa tidak jelas," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional, Senin.

Ia menyarankan perlunya pengawasan terhadap praktek pendidikan model ini, karena dianggap sudah keluar jalur dan tidak mengindahkan peraturan.

Sudigdo Adi dari Fraksi PDI-P menyatakan dalam sekolah rumah tidak ada kurikulum yang mengajarkan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. "Indonesia mau jadi apa? Pendidikan pada dasarnya harus menjaga kelangsungan bangsa. Tapi sekolah rumah malah membuat ciri Indonesia hilang," jelasnya.

Pendidikan sekolah rumah, tambahnya, mendidik anak menjadi individualis. Pendidikan ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa aturan. "Harus ada peraturan yang membatasi," katanya.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan sekolah rumah bukan pendidikan nonformal, tapi pendidikan informal. Artinya, untuk mencapai kesetaraan, peserta didik harus mengkuti ujian persamaan. "Ada paket A, paket B dan paket C, tergantung tingkatan pendidikan," katanya.
Reh Atemalem Susanti

CITRA SEKOLAH KEJURUAN DAN MAN SEBAGAI SEKOLAH KELAS DUA

Oleh: Marjohan

Guru SMA Negeri 3 Batusangka

Adalah fenomena bahwa pendidikan atau sekolah itu sudah terkotak- kotak di Indonesia dan dimana-mana di atas dunia ini. Untuk Indonesia ada sekolah agama dan ada sekolah umum, orang yang taat menyebutnya dengan sekolah sekuler. Ada sekolah swasta dan ada sekolah negeri. Kemudian secara vertikal ada Sekolah Dasar (SD), SMP, STLA dan perguruan tinggi. Untuk tingkat SLTA ada namanya SMA, MA dan SMK.

SMA jumlah sangat banyak dan terlihat serba diperhatikan alias dianak emaskan oleh masyarakat, pemerintah dan malah juga oleh media massa. Event- event yang ada di SMA dikupas tuntas dan disebarluaskan, kemudian berita- berita tentang MAN dan SMK porsi nya tidak berimbang dibandingkan SMA. Secara konvensional orang mengatakan bahwa anak- anak yang belajar pada MAN kelak bisa menjadi anak surga (baca: generasi yang taat) dan dulu ketika STM belum lagi dikenal dengan sebutan SMK, dikenalkan sebagai sekolah yang murid- muridnya suka berkelahi massal atau tawuran.

Pemerintah tampaknya menjadikan SMA sebagai "anak emas" dan agar lulusannya bisa berkualitas maka pemerintah (dan juga tokoh politik di DPR) menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program yang jauh lebih intensive dan sampai mematok standar kelulusan SMA. Karena hanya dari SMA lah kelak lahir dan bermunculan pemimpin bangsa, tokoh intelektual dan orang- orang hebat. Kemudian mengapa kualitas SMK dan MAN tidak begitu banyak disorot, digubris, dicikaraui apakah tak mungkin akan lahir pemimpin bangsa dan orang orang hebat dari kedua institusi pendidikan ini (?).

Dunia pendidikan atau dunia sekolah itu ibarat anak kecil, itu karena di sana merupakan tempat kedua terjadinya proses sosialisasi bagi anak-anak (anak didik) setelah rumah mereka. Anak- anak yang memperoleh cukup perhatian, banyak pengalaman dan kaya rangsangan atau stimulus secara kognitif, psikomotorik dan afektif akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. sementara anak yang merasa kurang diperhatikan dan kurang pula dalam memperoleh stimulus dan kesempatan untuk bereksperimen, cenderung mempunyai karakter "withdrawal" atau suka menarik diri, mengalami perasaan inferior complex atau rendah diri.

Masyarakat dan pemerintah adalah ibarat orang tua bagi dunia pendidikan. Sebut saja anak mereka yang berusia remaja bernama "SMK, MAN dan SMA'. Dewasa ini perhatian pemerintah menurut kacamata orang awam, perhatian mereka terhadap pendidikan siswa SMA sungguh banyak porsinya. Bila ada prestasi yang diukir oleh siswa SMA maka publikasinya terasa sangat menggema sampai ke mana- mana sementara publikasi tentang kegiatan yang ada pada SMK dan Man cenderung sepi atau biasa- biasa saja.

Anggaplah pemerintah cukup bersikap adil (dan memang pemerintah sudah adil dalam memberikan kebijakan terhadap pendidikan di SMA, SMA dan SMK), namun sekarang tinggal lagi perlakuan masyarakat (?).

Adalah fenomena dalam masyarakat, bahwa SMA adalah sekolah bagi anak- anak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masukan anak ke MAN agar ia bisa menjadi orang taat dan SMA adalah sekolah sekuler. Kemudian pilihlah SMK kalau orangtua tidak mampu secara finansial, dan biar lah anak belajar di sana agar kelak cepat memperoleh kerja - menjadi pekerja, menjadi buruh atau menjadi TKI (?).

Dalam setting pada mulanya, keberadaan SMA, SMK dan MAN adalah sama dan cukup bagus. Namun dalam pelaksanaan dalam masyarakat terlihat kecendrungan bahwa kalau orang tua punya anak yang cerdas atau ingin punya anak cerdas maka mereka harus mengirim (dan mencarikan SMA) yang berbobot untuk mendidik mereka, agar kelak bisa tumbuh jadi orang terpandang. Apa saja persyaratan yang diminta oleh komite sekolah (di SMA) terhadap orang tua, maka hampir seratus persen akan dipenuhi. Sementara itu bila anak kalah dalam seleksi otak, atau anak orang tuanya kalah seleksi secara finansial atau keuangan maka mereka diultimatum, direkomendasikan atau sangat dianjurkan agar memilih SMK saja. Maka jadilah SMK ini sebagai tempat bersekolahnya anak- anak dengan mental inferior complex, berasal dari orang tua dengan ekonomi lemah dan anak- anak yang kualitas otaknya kurang beruntung.

Adalah fenomena umum bahwa kualitas pendidikan sekolah agama itu dipandang lebih rendah dari sekolah umum. Citra ini diciptakan sendiri oleh anak didik dan masyarakat. Tengoklah eksistensi ini pada banyak sekolah. Anak- anak pintar yang belajar di sana semuanya bermimpi agar bisa kuliah kelak pada universitas favorite yang berada di pulau Jawa atau kalau perlu langsung di universitas luar negeri. Kalau gagal maka tahun depan (atau sudah pasang ancang- ancang) untuk memilih universitas ngetop di provinsi mereka. Bila gagal atau merasa kemampuan otak lemah maka dengan rasa enteng mereka memilih perguruan tinggi Islam, dan pada akhirnya berkumpulah orang orang yang kultur dan percaya diri nya rendah belajar di perguruan tinggi ini.

Kemudian juga menjadi fenomena bahwa dalam rekruitmen tenaga pendidik, maka orang yang merasa pintar cenderung memilih sebagai guru SMA, kemudian sisanya bagi yang merasa diri bersahaja atau takut kalah dalam persaingan , mereka memilih untuk menjadi tenaga pengajar pada MAN.

Dalam fakta bahwa cukup banyak guru berkualitas dan bermutu yang hadir sebagai tenaga pendidik di MAN dan SMK. Namun kenapa kedua sekolah ini tidak menggeliat dalam hal mutu secara umum(?). keberadaan tenaga pendidik agaknya tidak lah menjadi masalah karena mereka bersal dari perguruan tinggi yang sama dengan rekan- rekan mereka di SMA. Yang menjadi masalah adalah sikap anak didik yang belajar di sana, sebagai produk sosialisasi dari rumah mereka, yang terbentuk dari lingkungan rumah untuk menjadi orang yang serba bersahaja, sikap fatalistic atau pasrah dan ini adalah menjadi tugas bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyembuhkan gejala inferior complex mereka.

Kalau sekolah MAN dan SMK merasa sebagai sekolah kelas dua, gara- gara citra yang telah dibentuk oleh masyarakat, pemerintah, aktor politik dan pemberitaan media massa . Maka untuk mengembalikan harga diri atau citra mereka, tentu menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah, aktor politik dan media massa pula.

Masyarakat tentu perlu juga untuk memberikan perhatian dan partisipasi dalam membesarkan dan menumbuhkan harga diri kedua sekolah ini. Adalah juga tepat bila orang tua memiliki anak cerdas dan super cerdas menyuruh mereka untuk belajar di sini dan kemudian ikut mendukung program pengembangan mutu pendidikan. Pemerintah dan aktor politik juga harus adil. Bila mereka berdebat tentang kualitas pendidikan di SMA- seperti membahas angka kelulusan SMA, maka coba pulalah untuk berdebat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah MAN dan SMK. Kemudian media masa juga harus berimbang dalam pemberitaan, janganlah hanya rajin mencari berita yang serba bagus ke SMA, tapi ia juga perlu bekerja intensive untuk meliput pendidikan pada MAN dan SMK. Media Massa hanya rajin meliput .Pendidikan MAN (agama) seputar bulan puasa Cuma.

Namun sebagai orang yang mau dewasa, maka Man dan SMK juga tidak boleh menyalahkan pihak lain- masyarakat, pemerintah, aktor politik dan orang tua atau masyarakat sebagai sumber masalah, menjadikan kedua sekolah ini sebagai sekolah kelas dua. Dalam pelajaran agama kita diberitahu bahwa "Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum (nasib kita), kecuali kita sendiri yang mengubah nasib ini". Maka MAN dan SMK bisa dan harus menjadi sekolah kelas satu (first class), usahanya harus dilakukan oleh segenap personalia di sekolah ini- guru, murid, orang tua dan lingkungan.

Sekolah ini perlu melakukan publikasi , melakukan lomba yang eventnya dikemas seapik mungkin dan dipublikasikan. Untuk SMA biasanya ada lomba English speech contest, maka siswa MAN juga harus menggelar Arabic Speech contest, dan setting suasana menjadi moderen. SMK mungkin bisa melakukan robot creative contest. Atau perlombaan kreativitas lain. Kemudian kedua sekolah ini coba menumbuhkan prilaku yang smart (walau cukup banyak prilaku yang sama terjadi pada beberapa SMA), mengembangkan sikap intelektual, sikap kritis, menjauhi sikap kekanak- kanakan. Mengembangakan program kepintaran berganda anatara IQ, SQ dan EQ. pintar dengan angka- angka, pintar olah raga, pintar berpidato, pintar mengelola waktu, menguasai bahasa asing, komputer dan internet dan mantap nilai keimanan. Pendek kata berimbang anatara IPTEK dan IMTAQ (ilmu pengetahuan dan tekhnologi- serta iman dan taqwa).

PENDIDIKAN MENENGAH: RSBI Mulai Terima Siswa Baru

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) mulai menerima siswa baru, di antaranya SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung.
Kepala SMAN 2 Bandar Lampung Sudarto mengatakan RSBI yang selama ini dilakukan by class menjadi by subject. Artinya, kalau selama dua tahun hanya membuka dua kelas untuk kelas RSBI, tahun ini semua siswa kelas X harus RSBI. Oleh sebab itu, tahun ini SMAN 2 menerima 288 siswa baru RSBI.
"Tahun ini kami membuka tujuh kelas, setiap kelas maksimal 32 siswa," kata Sudarto pada sosialisasi PSB RSBI SMAN 2 di ruang perpustakaan, Sabtu (4-4). Sosialisasi ini juga dihadiri Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Ahmad dan Koordinator SMA RSBI Lampung Supanto, belasan guru dari SMP/MTs yang berpredikat sekolah standar nasional (SSN) dan RSBI, seperti SMPN 1, SMPN 2, SMPN 21, dan SMP Xaverius IV.
Menurut Sudarto, RSBI sama dengan SSN plus karena sistem pendidikan mengacu pada salah satu dari 33 negara yang tergabung dalam OECD, khusus menangani sekolah-sekolah internaasional di dunia. Selain itu, sekolah RSBI harus melakukan penguatan dan pengayaan potensi dan keunggulan sekolah.
Koordinator SMA RSBI Lampung Supanto mengatakan di Lampung ada lima sekolah status RSBI, yaitu SMAN 2 Bandar Lampung, SMAN 9 Bandar Lampung, SMAN 1 Metro, SMAN Kotagajah, dan SMAN 1 Gading Rejo. Sistem penerimaan siswa baru di lima sekolah ini sama. PSB RSBI dilakukan dua jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur tes akademik.
Persyaratan jalur prestasi cukup ketat. Peserta harus memiliki prestasi juara I--III di bidang olimpiade sains atau kompetensi mata pelajaran Bahasa Inggris yang dilaksanakan instansi pemerintah, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, nilai rapor semester I--V untuk setiap mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS minimal 70.
"Siswa jalur prestasi ini masuk tanpa tes, apabila dinyatakan lulus berkas, cukup mengikuti tes wawancara saja," kata Supanto.
Sedangkan syarat mengikuti jalur tes akademik, peserta harus memiliki nilai rata-rata untuk setiap mata pelajaran; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS, minimal 70. Apabila dinyatakan lulus pemberkasan, peserta mengikuti tes kemampuan akademik, tes kemampuan Bahasa Inggris (listening, reading, speaking, dan writing), dan tes wawancara.
Untuk pendaftaran RSBI SMAN 2 sendiri dimulai pada 6--18 April, seleksi berkas pada 20--30 April, Pengumuman seleksi berkas 01 Mei, Pengambilan nomor tes 13--14 Mei, Tes akademik 15 Mei, Tes kemampuan Bahasa Inggris 16--18 Mei. Tes wawancara bagi peserta jalur prestasi pada 7 Mei dan pengumuman pada 12 Mei. Sedangkan tes wawancara bagi peserta jalur tes pada 22--23 Mei, pengumuman 1 Juni.
"Bagi peserta yang tidak lulus jalur prestasi bisa mengikuti jalur tes dengan lebih dahulu melaporkan kepada panitia," kata Supanto.

Madrasah, Pendidikan Sebelah Mata

Mendengar kata Madrasah, masyarakat biasanya mengarah pada sekelompok siswa yang belajar ditempat yang sangat tradisional dan gurunya pun jauh dari bobot guru Sekolah. Kata kuncinya tradisional dan Islam. Tradisional dalam segala hal dan Islam yang tidak memiliki fasilitas yang dimiliki Sekolah dibawah Departemen Pendidikan. Walaupun sekarang citra tersebut berusaha diubah oleh Departemen Agama, tetapi Madrasah masih selalu menjadi second choice. Siswanya berasal dari siswa yang tidak diterima disekolah negeri, tentunya itu tidak termasuk bagi Madrasah yang jauh lebih maju dari Sekolah di daerah tertentu.

Saya merasa sedih melihat kenyataan ini. Masyarakat (Muslim) masih mengagungkan sistem pendidikan dengan content Pendidikan Agama Islam yang hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya. Apakah ini yang menyebabkan banyak Muslim Indonesia sangat berani melakukan kejahatan sosial?. Belajar di Madrasah tidak sekedar agar terampil melakukan ritual keislaman tetapi juga membentuk karakter Islami dalam setiap degup darah generasi muda yang nantinya menjadi manusia indonesia yang mengatur wilayahnya sendiri; kepala keluarga, kepala lingkungan, kepala kantor, bupati, DPR, Presiden atau Pimpinan dalam komunitas khas.

Madrasah mengacu standart isi Departemen Pendidikan Nasional dan content Pendidikan Islam yang jauh lebih mendalam ketimbang sekolah. Mengapa Saudara tidak menjadikan Madarasah sebagai pilihan utama ketika Saudara menanamkan Pendidikan bagi Putra-Putri Saudara. Sains dan tekhnologi juga diajarkan di Madrasah lalu diimbangi dengan Pendidikan Agama Islam, saya yakin ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk menciptakan Generasi yang cerdas dan taat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya.

Saya cukup terpana ketika ada Saudara muslim tidak tahu RA, MI, MTs,dan MA, STAIN, IAIN, UIN itu pendidikan apa. Apakah ini produk dari ketidakpedulian orangtuanya dulu yang juga nggak care terhadap Pendidikan Islam yang seharusnya menjadi nafasnya?. Kalau Pendidikan Islam tidak maju di negeri ini, itu juga karena Umat Islam tidak mau memajukannya tetapi lebih silau dengan tipe pendidikan lainnya.

Tulisan ini adalah bentuk keprihatinan. Kalaupun toh namanya bukan Madrasah, alternatifnya, Sekolah sangat terdesak untuk menambah jam pelajaran PAI. Siapa yang mendesak? Dekadensi moral yang semakin menjiwai negeri yang selalu TERSENYUM INI. Maaf.

SEKOLAH MENENGAH KESENIAN INDONESIA (SMKI)

SMKI adalah satu-satunya sekolah menengah kejuruan yang menggarap kesenian Jawa Barat. Ketika didirikan pada tahun 1958 institusi pendidikan ini bernama Konservatori Karwitan dibawah naungan Direktorat Jenderal Kesenian. Setelah dikelola Dikmenjur (Pendidikan Menengah Kejuruan), namanya berubah menjadi Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, dan pada tahun 1994 menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 (SMKN 10) Jurusan Seni Pertunjukan. Namun karena dirasa lebih tepat, banyak orang lebih suka menyebutnya sebagai SMKI, atau Sekolah Menengah Kesenian Indonesia.
Sejak awal berdirinya, hingga sekarang, sekolah ini tetap mengemban misi menggali dan mengembangkan kesenian etnik Jawa Barat. Dan bidang keahlian yang tengah dikembangkan pada lembaga pendidikan tingkat menengah ini adalah bidang keahlian: seni karawitan, tari, padalangan, teater dan seni musik. Para alumnus sekolah kesenian ini pada umumnya menjadi pionir dalam hal pembinaan dan pengembangan kesenian di setiap daerah di wilayah Jawa Barat, Jakarta dan dibeberapa negara sahabat.
Selain mengelola bidang pendidikan seni, SMKI juga melayani publik untuk garapan kesenian untuk acara seremonial dan pertunjukan seni. Fasilitas bagi proses belajar mengajar dan pelayanan publik, antara lain: laboratorium komputer, studio rekaman, studio untuk kegiatan workshop, dan gedung pertunjukan. Kawasan sekolah ini tengah direncanakan untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata yang ada di Kota Bandung.

Pendidikan Menengah Pulau Parang Tak Penuhi Standar

Pendidikan menengah di Desa Pulau Parang Kecamatan Karimunjawa jauh di bawah standar. Manajemen dan kualifikasi tenaga pengajar dinilai belum memadai.
Oleh karena itu, warga setempat berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kabupaten Jepara mengupayakan pembenahan.
Sekretaris Desa Parang Suyadi kepada Suara Merdeka mengatakan, masyarakat berharap besar para anak didik bisa mengenyam pendidikan menengah yang berkualitas. Namun harapan itu belum bisa terwujud hingga sekarang.
''Sampai saat ini, itu masih sebatas harapan. Memang ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kemajuan itu tak sebanding dengan harapan masyarakat,'' katanya.
Dia menjelaskan, kemajuan itu terlihat dalam dua tahun terakhir, di mana dinas terkait merealisasikan adanya SD satu atap. Para siswa yang telah lulus SD langsung bisa meneruskan sekolah ke pendidikan menengah.
Sebelumnya, para lulusan SD yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah, harus ke Desa karimunjawa. Dari Parang menuju Karimunjawa, mereka harus menempuh perjalanan laut menggunakan perahu mesin selama lebih kurang 2,5 jam. Tapi biasanya mereka memilih indekos di Karimunjawa.
Sejak dibangun SD satu atap, para lulusan SD, baik dari SD Parang 1, SD Parang II, dan SD Parang III (di Pulau Nyamuk) bisa menempuh pendidikan sembilan tahun di desa setempat. Jumlah siswa di pendidikan menengah pertama itu sebanyak 37 anak, terdiri atas 21 anak untuk kelas 7 dan 16 anak untuk kelas 8.
Tapi, lanjut Suyadi, pengelolaan SD satu atap itu kini mulai disorot masyarakat. ''Kalau memang itu pendidikan menengah, kenapa manajemen masih dari SD. Harapan kami itu dipisah dari SD dan jadikan SMP yang sesungguhnya. Sebab animo masyarakat disini memang seperti itu,'' lanjutnya.
Kualifikasi pengajar menjadi sorotan penting. Sebab pengajar di pendidikan menengah itu adalah berkualifikasi pengajar SD. Sebanyak sembilan guru SD semuanya mengajar di ''SMP'' itu. Hanya ada satu guru, yakni guru Bahasa Inggris'' yang memenuhi kualifikasi sebagai pengajar pendidikan menengah.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas P & K Jepara Drs Bambang Santoso MM, Selasa (22/8) mengatakan, SD satu atap di Parang memang diupayakan menjadi SMP yang sebenarnya. Selain SD Parang, yang akan diusulkan ke pusat adalah SD satu atap Desa Sukosono Kecamatan Kedung.
''Selama proses ini, kami juga mempersiapkan kepala sekolah dan tenaga pengajar yang sesuai standar, jika kelak benar-benar berdiri sendiri menjadi SMP. Ini memang butuh dukungan masyarakat setempat dan kemampuan pemerintah kabupaten,'' katanya.
Gagasan adanya SD satu atap merupakan jembatan untuk merintis berdirinya SMP, demi kemudahan akses peserta didik untuk bisa mengeyam pendidikan menengah. Pada 2006 ini Dinas P & K juga akan merealisasikan tiga SD satu atap di Kecamatan Batealit.

Mbleyer, Firdaus Dikeluarkan dari Sekolah

Muhammad Firdaus Ramadhan Arfandhi, siswa Kelas IX SMP Luqman Al Hakim Surabaya, dikeluarkan dari sekolah gara-gara mbleyer memainkan gas sepeda motor sehingga suara mesinnya meraung-raung, di halaman sekolah. Firdaus pun terancam tak bisa mengikuti ujian nasional (Unas), 27-29 April nanti.
Pihak sekolah menilai Firdaus melanggar tata-tertib (tatib) sebagai siswa. Apalagi, selain mbleyer sepeda motor, remaja usia 15 tahun itu juga dituduh mengancam membunuh salah satu pengasuh pondok pesantren (ponpes) di tempatnya belajar.
Sekolah Firdaus adalah sekolah integral di Jalan Kejawan Putih, Tambak VI/1, Surabaya, di bawah naungan Yayasan Pesantren Hidayatullah. Selain menyelenggarakan pendidikan formal taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yayasan ini juga menyelenggarakan pendidikan non formal di ponpes sebagaimana ponpes salafiyah.
Adapun insiden Firdaus terjadi 7 Maret lalu namun berkepanjangan karena dipersoalkan orangtuanya. Ayah Firdaus, M Syafi’i Ruddy, pun melayangkan surat pengaduan ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, dengan tembusan ke Wali Kota Bambang DH. Setelah pihak dinas pendidikan ikut turun tangan, SMP Luqman Al Hakim memutuskan Firdaus tetap akan bisa mengikuti Unas.
Ayah Firadus, Ruddy, ketika dikonfirmasi Surya, mengakui kasus Firdaus. “Anak saya sudah cerita semua kronologis peristiwa yang dialami,” ujarnya lewat ponsel.
Informasi yang dihimpun Surya, insiden 7 Maret lalu itu terjadi saat Firdaus ke ponpes naik sepeda motor. Karena waktu itu libur sekolah, setelah merampungkan keperluannya, Firdaus berniat pulang, dan enyalakan mesin sepeda motor.
Diduga akibat terkena guyuran air hujan, mesin motor tak dapat langsung menyala, dan baru dapat menyala setelah dicoba berkali-kali. Karena takut mesin mati lagi, maka Firdaus memainkan gas sehingga menimbulkan suara bising.
Suara bising ini memicu reaksi salah satu pengasuh ponpes, yang berteriak dan membentak Firdaus. Diduga, emosi Firdaus terpancing oleh teriakan dan bentakan si pengasuh ponpes yang juga senior Firdaus sehingga dia langsung memegang kerah bajunya. Puas melampiaskan emosi, Firdaus pergi.
Namun, beberapa jam kemudian dia kembali ke ponpes, mencari si pengasuh yang berstatus mahasiswa itu. Saat bertemu, dia mengancam. “Awas, jangan sampai bilang ke kepala sekolah. Nanti kamu tak habisi di luar.”
Si pengasuh diduga tak terima dengan sikap dan perilaku Firdaus, sehingga melapor kepada pihak sekolah. Berdasar laporan itu, pihak sekolah pun membahas kasus Firdaus, dan menyatakan sebagai pelanggaran berat sehingga Firdaus harus dikembalikan kepada orangtua alias dikeluarkan dari sekolah.
Kepada Surya, Ruddy menyatakan sangat menyesalkan tindakan sekolah yang selang tiga hari setelah kejadian langsung memutuskan mengeluarkan anaknya dari sekolah. Mestinya, kata Ruddy, sebelum mengembalikan kepada orang tua, pihak sekolah memberikan surat peringatan terlebih dulu kepada Firdaus, yang selama ini tinggal di ponpes.
“Dalam kasus anak saya kan tidak demikian. Surat peringatan satu, dua, dan tiga belum ada, tiba-tiba saya ditelepon pihak sekolah untuk mengambil anak saya,” protes Ruddy, yang 13 Maret melayangkan surat pengaduan ke dindik dan wali kota.
Pelanggaran Tatib
Di pihak lain, Kepala Sekolah SMP Luqman Al Hakim, Marni Mulyana, ketika dikonfirmasi, menolak memberi keterangan. “Silakan tanya langsung ke yayasan,” elaknya, ketika ditemui di kantor.
Secara terpisah, Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah, Miftahuddin, mengaku ada tindakan pelanggaran tatib oleh Firdaus. Tetapi Miftah membantah lembaganya mengembalikan Firdaus kepada orangtuanya atau mengeluarkan dari sekolah.
“Dia diputuskan dapat mengikuti Unas,” ujarnya, di sela-sela sertifikasi dosen PTAI Swasta Indonesia Timur di Hotel Utami Juanda.
Menurut Miftah, Firdaus diperbolehkan ikut Unas setelah pihaknya menimbang dan mempertimbangkan berbagai aspek. Antara lain, aspek internal lembaga, orangtua siswa, dan masukan pemerintah selaku penyelenggara pendidikan.
Informasi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Sahudi, sempat berang kepada pihak SMP Luqman Al Hakim Surabaya. Dia menilai, tindakan sekolah mengembalikan Firdaus ke orangtua tidak dapat dibenarkan karena siswa itu sudah masuk daftar nominatif tetap (DNT) peserta Unas 2009.
Kata Sahudi, meski tindakan yang dilakukan siswa dinilai salah dan melanggar tatib sekolah, pihak sekolah mestinya lebih mengutamakan pembinaaan dengan memberikan peringatan kepada orangtua siswa. Jadi, bukan langsung mengeluarkan.

Di Pontianak, Ratusan Pelajar SMA Ikuti Pendidikan Anti Korupsi

Ratusan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pontianak, mengikuti pendidikan anti korupsi selama sehari di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, bertujuan untuk membangun generari penerus bangasa yang anti korupsi sejak dini.
“Sasaran kita selain memberantas TPK (Tindak Pidana Korupsi) juga pencegahan TPK, yang dimulai sejak usia kanak-kanak,” kata Staf Fungsionaris KPK, Ryan H. Utama, saat memberikan materi pada ‘Seminar Sehari Pendidikan Anti Korupsi di Bangku Sekolah”, di Pontianak, Jumat (16/1).
Ia mengatakan, sukses tidaknya pemberantasan TPK di Indonesia tergantung kepada kemauan masyarakat sendiri untuk memberantas tindakan penyelewengan. “Mari kita bangun generasi penerus bangsa yang anti korupsi, mulai dari prilaku suka menyontek di kelas, karena prilaku tersebut bisa memupuk tindakan pelanggaran kecil ke besar,” katanya.
Ryan menambahkan, guna membangun generasi penerus yang anti korupsi tidak cukup hanya peran KPK dan instansi lain, tetapi dibutuhkan komitmen yang kuat dari pihak penyelenggara pendidikan, sekolah, lingkungan belajar dan lingkungan masyarakat.
Instansi pendidikan juga dituntut menyelenggarakan pendidikan secara transparan, sehingga memberikan contoh tauladan kepada anak didik mereka.
Ada sembilan dasar anti korupsi yang harus dibangun pada generasi penerus, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani. “Kalau sembilan dasar anti korupsi sudah tertanam dan dilakukan dalam perilaku anak didik. Insya Allah praktek KKN di Indonesia akan berkurang bahkan hilang,” ujarnya.
Sementa itu, Yuda, seorang peserta seminar dari SMAN 1 Sungai Raya, menyatakan terima kasih kepada pihak Panitia yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pontianak, yang dengan susah payah mengadakan seminar anti korupsi tersebut untuk siswa dan siswi SMA di Pontianak.
“Setelah mengikuti seminar ini, kami jadi mengetahui prilaku menyimpang yang selama ini dinilai biasa-biasa saja bisa menjadi guru besar untuk praktek KKN di kemudian hari, seperti menyontek,” katanya.
Yuda meminta, KPK tidak hanya menangani kasus TPK yang ada di Jakarta, karena banyak kasus korupsi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang telah merugikan negara dibiarkan begitu saja.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin, ketika berkunjung ke Pontianak pertengahan Desember 2008, mengatakan sejak dibentuk hingga tahun 2008, pihaknya sudah menerima sebanyak 468 laporan atau sebesar 1,5 persen dari masyarakat Provinsi Kalbar, dari total 30 ribu laporan atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) seluruh Indonesia.
Posisi tingginya laporan untuk kasus Tipikor, Kalbar berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jumlah laporan sebanyak 554 kasus.
“Tidak semua laporan dugaan Tipikor dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti, melainkan dipilah-pilah lagi sesuai dengan kriteria dan tindakannya, sehingga antara KPK dan Kejaksaan bisa berkoordinasi siapa yang paling berkompeten menangani kasus korupsi tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, secara garis besar Tipikor yang dilaporkan tersebut, yaitu dugaan penyimpangan penggunaan APBD, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, penyimpangan yang menyangkut bantuan sosial, pada dasarnya untuk kepentingan publik tetapi pada pelaksanaannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“Kita tidak punya target dalam penanganan kasus-kasus Tipikor, tetapi akan berupaya semaksimal mungkin dalam penanganannya, terutama untuk kasus Tipikor yang punya bukti cukup,”

Beli Soal Bocor, Awas Tertipu

Naskah soal Ujian Nasional (UNAS) untuk jenjang pendidikan SMA, SMA Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan SMK se-kota Malang, sesuai jadwal Selasa (14/4) kemarin sudah tiba dan langsung diamankan di aula Mapolresta Malang. Berbagai isu mengenai kemungkinan naskah tersebut bocor dan diperjual belikan, seperti biasa langsung berhembus di kalangan masyarakat.
Menanggapi isu dan wacana tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang, Sugiharto, meminta masyarakat jangan terburu-buru menafsirkan bahwa soal Unas selalu bisa bocor. Menurut Sugiharto, berbagai isu tersebut malah bisa menjadi senjata baru bagi pelaku penjahatan, khususnya dalam menciptakan modus penipuan.
”Seperti yang terjadi tahun lalu. Ada soal bocor, setelah kami sita, ternyata naskah tersebut bukan soal Unas. Melainkan kumpulan soal tahun-tahun sebelumnya, yang kopnya sudah diganti dengan tulisan unas tahun itu. Masyarakat lalu terkecoh,” ujar Sugiharto.
Selain hal tersebut, Sugiharto meyakinkan masyarakat, khususnya para pelajar, agar jangan tertipu bila menemukan fenomena tulisan kunci jawaban di kamar mandi sekolah penyelenggara Unas. ”Siapa saja, termasuk orang bodoh sekalipun, bisa kan membuat coretan ngawur tersebut,” ucapnya.
Sugiharto menjamin, selepas naskah soal tersebut keluar dari percetakan dan menuju Polresta Malang, tidak akan ada kemungkinan soal tersebut bocor. Parameternya, lanjut Sugiharto, adalah amplop yang masih tersegel.
Namun, Sugiharto tak mengelak, kemungkinan soal tersebut bocor saat di percetakan tetap ada. ”Namun, saya kira kemungkinan itu juga minim. Setahu saya, untuk menghindari pencurian soal, pegawai percetakan tidak diperbolehkan memakai pakaian tanpa saku. Mereka juga dilarang pakai alas kaki,” bebernya.
Selain urusan naskah soal yang dianggap sudah beres, uang subsidi dari pemerintah untuk tiap sekolah kemarin sudah cair dan diserahkan ke masing-masing sekolah. Uang dengan jumlah total mencapai Rp 741.165.000 tersebut, diserahkan oleh Dindik Kota Malang ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), lalu dibagikan ke tiap sekolah.
Untuk tiap siswa SMP dan sederajat, akan mendapat subsidi sebesar Rp 25.000. Sementara siswa SMA, mendapat subsidi Rp 30.000. Uang tersebut digunakan sekolah untuk pengadaan naskah soal, konsumsi pengawas dan panitia, serta uang transport selama digunakan untuk kepentingan unas.
”Logikanya, beberapa sekolah pasti ada yang masih kekurangan dengan subsidi itu. Tapi, perintah Diknas, tiap sekolah dilarang memungut uang untuk biaya unas ke setiap pelajar tanpa kecuali,” imbuhnya.
Diamankan
Sementara itu, soal-soal ujian Unas untuk wilayah Kota Malang kemarin tiba di Mapolresta Malang pada pukul 16.00 WIB, diantar truk oranye milik PT Pos Indonesia yang pintu bagian belakangnya ditempeli segel bertuliskan DOKUMEN NEGARA.
Ratusan kardus berisi soal ujian tersebut, kemudian di masukkan ke ruang aula yang terletak di bagian belakang Mapolresta Malang.
Setelah dilakukan pengecekan jumlah kardus yang diterima yang dicocokan dengan berita acara penyerahan, aula kemudian di kunci dan hanya akan dibuka saat Unas dilangsungkan yakni tanggal 20 April.
Kepala Bagian Bina Mitra Polresta Malang, Kompol Suhartini Eko memastikan seluruh kardus berisi soal-soal untuk UNAS di wilayah Malang akan tetap steril alias aman dari pencurian karena akan dijaga selama 24 jam penuh hingga hari pendistribusian.
“Akan ada satu anggota yang berjaga disamping satu petugas dari Departemen Pendidikan, selain itu akan ada satu anggota berpangkat perwira yang akan mengawasi,” kata Suhartini.
Untuk pendistribusian soal ke sekolah-sekolah, akan dilakukan mulai pukul 05.00 WIB mulai 20 April hingga 25 April yang akan diambil langsung oleh Kepala Sub Rayon. Proses pendistribusian ke sekolah-sekolah atau tempat pelaksanaa Unas akan selalu mendapatkan pengawalan dari polisi.
Suhartini menambahkan, polisi juga akan dilibatkan dalam proses pengumpulan lembar jawaban komputer dari pada siswa. “Setelah ujian, LJK yang dikumpulkan di Diknas juga bakan dikawal oleh Polsisi, termasuk untuk mengirim LJK tersebut untuk di scan dimana untuk wilayah Malang akan dilakukan di Universitas Airlangga Surabaya,” kata Suhartini. k3/why

UN SMA Diintegrasikan dengan Seleksi Masuk PTN

Penggunaan ujian nasional SMA/SMK/MA tahun 2009 sebagai salah satu pertimbangan masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri mulai dicoba. Selain melibatkan perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaan ujian nasional di jenjang pendidikan menengah, nantinya materi soal yang sudah ada di ujian nasional tidak diulang lagi dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta, Senin (13/4), menjelaskan pengakuan terhadap hasil ujian nasional (UN) SMA sederajat oleh perguruan tinggi itu diharapkan sudah bisa berjalan secara baik pada 2012 atau tujuh tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Di dalam aturan itu disebutkan UN merupakan salah satu pertimbangan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
Menurut Fasli, integrasi UN SMA sederajat yang dimulai dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) itu dimulai dengan melibatkan PTN dalam pelaksanaan UN yang selama ini dilaksanakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan pemerintah daerah. PTN ikut memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas soal-soal UN SMA sederajat.
Selain itu, PTN juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan, pendistribusian soal-soal ke daerah, penilaian, hingga pengumuman. Langkah tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN SMA sederajat sehingga hasilnya tidak lagi diragukan PTN.
"Sudah disepakati apa yang diujikan di UN SMA tidak diuji lagi dalam Seleksi Nasional Masuk PTN. Ujian SNMPTN lebih untuk melihat potensi akademik calon mahasiswa," kata Fasli.
Adapun soal pembobotan nilai UN SMA sederajat dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN, kata Fasli, masih belum diputuskan. Para rektor PTN sedang mengevaluasi mengenai pengakuan hasil UN untuk seleksi masuk di masing-masing PTN.
Jika hasil UN SMA sederajat sudah diakui kredibilitas dan kualitasnya, kata Fasli, bisa saja PTN menetapkan nilai batas minimal untuk calon mahasiswa yang bisa mendaftar pada ujian masuk di setiap kampus. Dengan demikian, seleksi awal sudah terjadi dari hasil UN sesuai yang diminta PTN.
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di sela-sela acara peresmian gedung di lingkungan Universitas Terbuka di Tangerang, mengatakan mengintegrasikan UN SMA sederajat dengan seleksi masuk PTN nantinya akan lebih mudah dan murah. "Bisa saja nanti juga dipakai untuk seleksi masuk di perguruan tinggi swasta," kata Bambang.
Gumilar R Somantri, Rektor Universitas Indonesia, mengatakan integrasi UN dengan seleksi masuk merupakan gagasan dan terobosan yang baik. Tetapi tetap perlu kajian yang mendalam untuk bisa menyatukan kepentingan sekolah dan perguruan tinggi.
Bagi UI yang didorong untuk menjadi world class university, kata Gulilar, memilih calon mahasiswa berkualitas dan bepotensi akademik cemerlang, merupakan syarat penting. Dalam ujian mandiri yang dilaksanakan UI seperti SIMAK UI, bobot soal dibuat melampaui UN.

Sistem Seleksi, Kelembagaan, dan Keadilan Pendidikan

Pada Juni dan Juli 2008 ini, perguruan tingggi negeri (PTN) dan sekolah menengah negeri (SMN) di Tanah Air melaksanakan kegiatan seleksi (maha)siswa baru. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, rasio antara jumlah pelamar dan bangku yang tersedia mencapai 4:1 pada SMN. Sedangkan PTN, dari 390.000 kandidat yang saat ini mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM-PTN), hanya 81.000 yang mungkin dapat ditampung. Artinya, hampir 2/3 siswa usia sekolah menengah yang saat ini memperebutkan bangku SMN akan tersisih, sedangkan PTN akan menolak kandidat mahasiswa lebih besar lagi. Secara umum persyaratan bagi kandidat untuk dapat diterima pada lembaga pendidikan di muka tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kandidat harus lulus ujian tulis untuk PTN dan dengan menunjukkan hasil/skor kumulatif ujian nasional (UN) untuk kandidat siswa SMN. Bagi SMN, prosedurnya sebagai berikut, nilai/skor kumulatif UN setiap kandidat akan diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Keberhasilan kandidat siswa akan ditentukan oleh seberapa besar kursi yang tersedia pada setiap sekolah menengah negeri yang dilamar. Acuan yang digunakan bersifat normatif (norm-referenced measurement), bukan kriteria (criterion-referenced measurement). Belakangan sempat diberitakan pengelola PTN berselisih perihal mekanisme seleksi PTN. Perselisihan itu ternyata tidak menyentuh persoalan substantif. Sebaliknya yang diperdebatkan hanya sebatas masalah keuangan dan administrasi ujian. Sedangkan sistem, kelembagaan, materi ujian, dan informasi akademik pendukung lainnya belum dibahas sama sekali. Padahal sistem, kelembagaan, dan perbaikan kualitas termasuk materi seleksi seharusnya menjadi perhatian utama pengelola PTN dan Depdiknas apabila PTN akan diarahkan menjadi the agent of change, yang mampu mendorong perbaikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing global, serta mendorong terwujudnya lembaga riset unggulan di negara tercinta ini. Memprihatinkan, meskipun bangsa ini sudah merdeka lebih dari 60 tahun, seleksi PTN masih dikelola secara darurat (ad hoc) dalam bentuk kepanitiaan. Negara yang dalam konstitusinya dengan sangat tegas menyebutkan akan memajukan kesejahteraan umum dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pengelolaan penilaian yang merupakan komponen terpenting dalam sistem pendidikan nasional masih bersifat kepanitiaan. Akibatnya secara sistem, kesahihan dan keadilan hasil ujian sulit untuk ditelusuri, diteliti, dikaji, dan dikembangkan. Hampir semua pengelola PTN termasuk Depdiknas menganggap kelembagaan dan materi ujian yang digunakan selama ini taken for granted sudah baik, sedangkan fokus perhatian sebatas mekanisme bagi-bagi rezeki. Pembangunan materialisme selama empat dekade ini ternyata bukan hanya menggerus dan menumpulkan nurani politisi, birokrasi, dan sebagian masyarakat. Lebih dari itu, sikap hidup 'instan' dan kebendaan itu juga sudah melanda sebagian pengelola PTN dan sudah berhasil melumpuhkan daya kritis, inovasi, dan kepekaan sosial yang seharusnya menjadi keunggulan kelompok komunitas akademis ini. Sejak tahun 80-an, yaitu saat diperkenalkannya model seleksi PMDK oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memecahkan persoalan keadilan dan akses terhadap pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan tinggi, Depdiknas selebihnya hanya terperangkap rutinitas. Sejak 1990-an hampir tidak muncul lagi kajian dan riset serius tentang sistem, kelembagaan, dan substansi seleksi PTN. Kegiatan seleksi mahasiswa baru PTN setiap tahunnya hampir selalu ramai dan menciptakan 'kepanikan' pada banyak orang tua/masyarakat. Ritual ini selalu melibatkan banyak pihak termasuk sumber daya PTN dan guru sekolah menengah. Padahal apabila Depdiknas sudah memiliki sistem penilaian nasional dan lembaga penilaian mandiri (examination authority) dan permanen, proses seleksi dapat berlangsung biasa, tertata, dan terukur. Amerika Serikat memiliki Educational Testing Service (ETS) dan American College Testing (ACT) yang memberikan pelayanan ujian masuk perguruan tinggi bagi lulusan SMA yang administrasinya dimungkinkan pada saat kandidat masih duduk pada semester ke-5/6 di SMA. Ujiannya dapat dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Artinya siswa yang belum memperoleh hasil/skor yang sesuai kriteria PT yang dilamar pada ujian pertama masih dimungkinkan untuk memperbaikinya pada ujian tahapan kedua. Perguruan tinggi tidak perlu terlibat langsung pada pelaksanaan dan pengolahan hasil ujian karena tugas itu merupakan tanggung jawab 'examination authority'. Namun perguruan tinggi boleh memiliki komite penerimaan mahasiswa baru (admission committee) yang memiliki otoritas untuk membuat penilaian dan keputusan terhadap seluruh informasi akademik kandidat yang masuk dan terdiri dari antara lain hasil/skor tes tertulis, referensi guru, nilai rapor, portofolio, dan project works. Komite penerimaan sedikitnya memerlukan waktu dua bulan untuk memutuskan apakah seorang kandidat dapat diterima pada perguruan tinggi bersangkutan. Dengan proses seleksi semacam itu, kita segera dapat menilai kualitas keputusan yang dihasilkan. Bandingkan dengan kualitas kandidat yang mungkin diperoleh PTN di negara ini yang hanya mengandalkan ujian tulis sekali (one sitting exam) dengan waktu kurang dari 4 jam, tanpa menggunakan informasi akademik kandidat lainnya. Apabila proses seleksi PTN dilakukan secara lebih komprehensif dan berimbang sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju, hasilnya pasti akan sangat berbeda. Proses pembelajaran dan kegiatan akademik di PTN akan menjadi semakin bermutu, 'viable', inspiratif, dan menyenangkan. Bukanlah sesuatu yang harus diratapi apabila posisi PTN di Indonesia selalu berada pada peringkat ratusan menurut penilaian lembaga pemeringkat dunia. Menurut hemat penulis, Depdiknas/PTN belum memiliki sistem seleksi yang 'rigorous', padahal sistem seleksi itu termasuk kriteria utama yang digunakan lembaga pemeringkat dunia. PTN masih terlalu disibukkan dengan pekerjaan yang bukan merupakan domainnya. Kegiatan seleksi seharusnya dilakukan para ahli penilaian (test specialists) yang didukung ahli kurikulum, ahli belajar (learning theorists), bidang studi (subject specialists), cognitive psychology, kebijakan pendidikan (educational policy), dan dilaksanakan lembaga penilaian mandiri agar pertanggungjawabannya lebih jelas dan terukur. Pendidikan menengah kita juga menghadapi kebuntuan serupa. Sistem seleksi siswa baru SMN di banyak tempat hanya mengandalkan hasil/skor ujian nasional (UN). Sebagaimana dirumuskan Depdiknas, UN juga berfungsi sebagai alat seleksi pada jenjang pendidikan berikutnya. Rumusan UN dapat berfungsi sebagai alat seleksi membuat makna seleksi menjadi rancu (misleading). UN sebagai alat penilaian prestasi belajar seharusnya berfungsi memotret hasil sebuah proses pembelajaran. Sebaliknya UN sebagai alat seleksi seharusnya bersifat prediktif untuk menjelaskan kemungkinan kesuksesan kandidat pada jenjang pendidikan berikutnya/lebih tinggi. Kebijakan penggunaan hasil UN untuk keperluan seleksi itu juga terkesan simplistis dan 'make thing easy' sehingga kontraproduktif terhadap pengembangan sistem penilaian pendidikan di Tanah Air. Padahal sistem penilaian yang andal akan dapat membantu memecahkan persoalan akses, mutu, dan keadilan pendidikan. Berbagai pertimbangan praktis, finansial, dan transparansi selalu dikemukakan, namun dampak kebijakan tersebut terhadap prinsip-prinsip pengukuran pendidikan belum dikaji secara serius termasuk kelayakan (adequacy), kebenaran prosedur, dan prinsip keadilan (test fairness). Apabila konsisten dengan amanat konstitusi, pemerintah seharusnya tidak perlu membuang energi untuk melakukan kegiatan seleksi. Berilah perhatian lebih sungguh-sungguh dan mendalam pada proses pembelajaran di kelas/sekolah. Namun, apabila kegiatan seleksi harus dilakukan mengingat besarnya permintaan, proses seleksi itu hendaknya dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh informasi akademik tentang kandidat pada jenjang pendidikan sebelumnya termasuk buku rapor, rekomendasi guru, karya akademik dan nonakademik, karangan panjang (long essay), dan kondisi sosio-ekonomis. Pekerjaan seleksi itu haruslah dilakukan komite penerimaan yang dibentuk Dinas Pendidikan. Komite harus bekerja secara profesional, independen, memahami prinsip-prinsip pengukuran pendidikan, kebijakan publik, teori belajar, dan 'cognitive studies'. Karena, pada tahapan akhir, keputusan kelulusan dalam setiap proses seleksi bukan hanya ditentukan dan didasarkan pada informasi akademik dan pertimbangan psikometri.

Dinas Pendidikan Menengah Dinilai Boros

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 56 penyimpangan sebesar Rp 25,984 miliar di Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta. Itu baru hasil pemeriksaan BPK pada semester kedua 2005, khusus kinerja Dinas pada tahun anggaran 2004.Anggota BPK Baharuduin Aritonang mengatakan, BPK telah mengeluarkan rekomendasi untuk setiap kasus yang ditemukan. Termasuk rekomendasi itu adalah pemberian sanksi kepada petugas yang terlibat dan pengembalian uang ke kas negara.BPK telah melaporkan semua temuan itu ke Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Kami sudah laporkan. Selanjutnya Dewan yang harus mengejar," kata Baharudin.BPK membagi penyimpangan di Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ke dalam dua kategori. Pertama, penyimpangan terhadap azas kehematan. Jumlahnya mencapai 33 kasus dengan nilai pemborosan sekitar Rp 5,713 miliar."Sebesar Rp 3,338 miliar tergolong merugikan keuangan negara," tulis BPK dalam dokumen laporan yang diterima Tempo.Termasuk dalam kategori pemborosan, misalnya, pembayaran ganda ganda akomodasi dan konsumsi pada loka karya peningkatan mutu SMA sebesar Rp Rp 437 juta, proyek pengadaan buku pelajaran dan perpustakaan kemahalan sekitar Rp 954 juta, dan pengadaan program Pesona Fisika dan Multimedia untuk SMA yang tidak sesuai aturan sebesar Rp 1,272 miliar.Jenis temuan kedua adalah penyimpangan yang mengakibatkan tak tercapainya tujuan program. Jumlahnya ada 33 kasus dengan nilai penyimpangan sekitar Rp 20,271 miliar. Dari jumlah itu, yang dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 191 juta.Jadi, menurut BPK, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta paling tidak harus mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp 3,529 miliar.Kepala Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta Margani M Mustar membantah ada penyimpangan di lembaganya. "Tak ada penyimpangan, tak ada kerugian negara," kata Margani kepada Tempo di kantornya, Jumat (2/6) malam.Awalnya, kata Margani, Dinas menyambut baik keinginan BPK memeriksa. "Kami senang, karena kami pikir akan mendapatkan feed back." Tapi, kata Margani, saat pemeriksaan itu berakhir, "Kami kecewa dengan hasil pemeriksaan BPK."Menurut Margani, temuan BPK-lembaga audit tertinggi negara-itu bertentangan dengan temuan Badan Pengawasan Daerah yang juga memeriksa Dinas Pendidikan Menengah pada periode yang sama, Lembaga audit tingak provinsi itu, kata Margani, sama sekali tak menemukan penyimpangan.Meski begitu, Dinas Pendidikan Menengah kini tengah meneliti ulang temuan BPK. Termasuk yang diteliti itu temuan pembayaran ganda akomodasi dan konsumsi workshop peningkatan mutu SMA."Kami heran mengapa kasus itu masih dipublikasi. Kami sebelumnya telah memberi tanggapan, itu sesuai anggaran dalam daftar isian proyek." Jika dalam penelitian ulang temuan BPK tidak terbukti, kata Margani, "Dinas tak akan mematuhi rekomendasi BPK."

Kualitas Pendidikan Tingkat Menengah Sangat Memprihatinkan

MASYARAKAT luas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, awal Mei 2005 ini geger sehubungan dengan pengumuman hasil uji coba ujian nasional tingkat SMP tahun ajaran 2004/2005. Hasil uji coba ujian nasional yang menggunakan dasar Kurikulum 1994 sebagai acuan kompetensi menunjukkan, dari 43 SMP peserta tes hanya 4 SMP saja yang lulus ujian. Artinya, nilai rata-rata di 4 SMP tersebut berada di atas ambang kelulusan yang dipatok pemerintah, yakni 4,25. Sementara nilai rata-rata 39 SMP lain berada di bawah ambang batas kelulusan.
Meskipun sebuah SMP dinyatakan lulus, bukan berarti semua siswa di sekolah tersebut lulus uji coba. Begitu juga sebaliknya. Ketidaklulusan sekolah dapat dibaca dari mayoritas siswa di sekolah tersebut yang nilai tesnya di bawah ambang batas kelulusan.
Uji coba di Kudus dilaksanakan 18-21 April 2005, diikuti sekitar 6.000 siswa kelas III dari 43 SMP. Ada enam mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Materi uji coba disiapkan oleh Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) setempat dengan mengacu dasar-dasar kompetensi yang dipatok pemerintah.
Perhitungan secara kasar dari 6.000 siswa peserta tes, jika ada 39 sekolah tidak lulus, artinya jumlah siswa yang gagal menembus patokan pemerintah (angka 4,25) diperkirakan mencapai 5.000 anak lebih. Mengingat Kabupaten Kudus termasuk daerah maju dan berada di Pulau Jawa, bagaimana dengan hasil-hasil tes di lain tempat terutama di luar Pulau Jawa?
Pelaksanaan uji coba bertujuan memetakan kesiapan siswa menjelang ujian nasional sesungguhnya yang akan dilaksanakan 6-8 Juni 2005. Guna menjamin validitas hasil, uji coba dikoreksi dengan sistem optical mark reader (OMR) di Lab Komputer Lembaga Pendidikan Mandiri Semarang. Para siswa mengerjakan soal dengan lembar jawaban komputer (LJK) sehingga saat ujian sesungguhnya tidak akan canggung.
Keempat sekolah yang dinyatakan lulus terdiri 3 SMP negeri dan 1 SMP swasta. Mereka adalah (berdasarkan peringkat) SMP Negeri 2 Kudus, SMP Keluarga, SMP Negeri 1 Jekulo, dan SMP Negeri 1 Gebog (lihat tabel 1). Dari 46 SMP di Kudus, hanya tiga sekolah tidak ikut uji coba tertulis, yaitu SMP Negeri 1 Kudus, SMP Negeri 1 Jati, dan SMP Negeri 3 Bae, yang beruji coba sendiri menggunakan metode contextual teaching learning (CTL) .
Meski hasil tes amat buruk, kalangan birokrasi Departemen Pendidikan Nasional dan penanggung jawab uji coba justru menyalahkan materi tes yang katanya dibuat sulit. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Provinsi Jateng Suwilan Wisnu Yuwono, hasil uji coba ujian nasional tidak bisa dijadikan ukuran kelulusan. "Biasanya soal untuk uji coba dibuat sulit untuk merangsang siswa agar nilai ujian nasional bisa bagus," ujar Suwilan (Kompas edisi Jateng, 21 Mei 2005).
Menarik untuk disimak apakah memang benar materi uji coba di Kudus dibuat jauh lebih sulit dibandingkan dengan ujian nasional yang diadakan pemerintah pusat? Jika memang benar uji coba dibuat sulit, lantas di mana posisi ujian nasional yang menelan biaya tidak sedikit itu? Mengingat tes uji coba juga menggunakan spesifikasi butir soal sesuai dengan standar kompetensi lulusan, bukankah berarti kualitas pendidikan tingkat menengah secara nasional (diwakili hasil di Kudus) tercermin dari hasil tes tersebut?
PERATURAN Mendiknas Nomor 1 Tahun 2005 tentang ujian nasional tahun ajaran 2004/2005, Pasal 3, disebutkan, ujian nasional bertujuan untuk mengukur dan menilai kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran yang ditentukan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Perlu diingat, untuk tahun ajaran 2004/2005 ini, peserta didik dinyatakan lulus ujian nasional apabila memiliki nilai lebih dari 4,25 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan (Pasal 14 Ayat 1).
Akan tetapi, standar kelulusan 4,25 sebenarnya tidak baku. Karena Pasal 14 Ayat (2) disebutkan, pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Artinya, masing-masing satuan pendidikan (sekolah) diberi kewenangan untuk menetapkan tingkat kelulusan asal tidak boleh di bawah patokan pemerintah, yakni 4,25.
Konsekuensi dari Pasal 14 Ayat (1) di atas kelulusan peserta didik ditentukan dari 12 mata pelajaran yang diujikan. Dari 12 mata pelajaran tadi, tiga di antaranya, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, materi soalnya ditentukan pusat, sementara sembilan mata pelajaran lain, materi soal dikelola daerah atau sekolah masing-masing.
Dalam kasus uji coba di Kudus, enam materi tes semua disiapkan pihak MGMP, yang berarti tingkat validitas hasil lebih mencerminkan kualitas pendidikan peserta didik. Pihak sekolah sama sekali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui spesifikasi butir soal yang akan keluar tes.
Validitas akan tampak jika menyoroti jumlah kegagalan sekolah lulus ujian dilihat dari hasil per mata pelajaran (lihat tabel 2). Ternyata ditemukan bukti kegagalan sekolah bukan karena hasil satu mata pelajaran saja. Bahkan, sejumlah sekolah gagal di lima mata tes uji coba. Yang menarik, dari enam mata pelajaran tes uji coba, hanya mata pelajaran PPKn yang berhasil meloloskan 43 sekolah (lihat tabel 3), sementara yang gagal lulus terbanyak di 39 SMP disebabkan karena mata pelajaran Matematika.
Jika mau jujur, tingkat validitas kualitas pendidikan tidak tercermin dari hasil tes sesungguhnya. Bukan rahasia lagi tes ujian yang diadakan sekolah atau daerah hampir dapat dipastikan peserta didik akan lulus. Tanpa bersusah payah dan tanpa belajar pun tidak akan ditemui cerita seorang siswa gagal ujian.
Dari pengalaman selama ini, tes yang diadakan sekolah atau daerah penuh hasil rekayasa. Ada tiga sistem menilai hasil tes siswa, yaitu sistem silang penuh, setengah silang, dan terakhir dinilai 2 guru sekolah sendiri. Sistem silang penuh hasil tes dinilai 2 orang guru lain sekolah. Sistem setengah silang, hasil tes dinilai 1 guru sendiri dan 1 guru lain sekolah. Hasil penilaian 2 guru dimasukkan lembar bantu lalu "dikawinkan" untuk kemudian diperoleh hasil akhir masing-masing siswa.
Jika ditemukan ada siswa nilainya berada di bawah ambang batas kelulusan, nilai tersebut "didongkrak" sehingga akhirnya dapat lulus ujian. Nilai "dongkrak" itu biasanya diputuskan melalui mekanisme rapat antarsekolah. Alhasil, nilai hasil ujian nasional yang diadakan sekolah atau daerah hampir dipastikan selalu lolos ambang batas kelulusan. Mengapa ketidakjujuran itu selalu berlangsung saban tahun? Jawabnya mudah. Pengambil kebijakan sendiri (baca: pejabat teras Depdiknas) juga berlaku tidak jujur dan membiarkan kecurangan tersebut terjadi.
Dari kajian sederhana ini dapat ditarik kesimpulan, banyak pihak belum mampu mandiri. Orangtua ingin selalu anaknya lulus ujian, guru juga belum punya keberanian. Pihak sekolah selalu bangga mampu lulus 100 persen. Pejabat terkait sama juga, selalu minta anak buahnya mampu meloloskan sebanyak mungkin. Meski untuk cara itu ditempuh beragam rekayasa. Dibutuhkan keberanian untuk merombak sistem yang ada. Sistem penilaian komputer yang dikelola pusat sudah barang tentu tidak luput dari rekayasa. Hasil yang diperoleh siswa bukan melalui proses belajar-mengajar, namun bergantung pada programer. Memang untuk maju butuh keberanian dan kejujuran. Hasil uji coba di Kudus membuka mata kita bahwa kualitas pendidikan tingkat menengah sudah amat buruk.

OpenSource, Dalam Kurikulum Pendidikan Menengah Berbasis Kompetensi

Perkembangan kurikulum pendidikan menengah sebagai respon terhadap tuntutan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, tuntutan desentralisasi, dan hak asasi manusia menyebabkan adanya penyesuaian bahan kajian yang harus dikuasi oleh siswa. Dengan demikian, siswa memiliki bekal berupa potensi untuk belajar sepanjang hayat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Salah satu fasilitas untuk menunjang kompetensi tersebut siswa perlu dikenalkan dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT) yang berfungsi sebagai bahan maupun alat pembelajaran.
Paragraf diatas merupakan sedikit pendahuluan dari dokumen final mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang bisa didownload dari www.puskur.or.id . Pada kenyataannya ternyata banyak sekali sekolah (SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMU/Madrasah Aliyah) yang kesulitan untuk mengaplikasikan kurikulum kompetensi tersebut dikarenakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk sarana dan prasarananya.
Memang didalam kurikulum tersebut tidak mengharuskan sekolah untuk menggunakan aplikasi software tertentu yang digunakan, namun bila dilihat dari penjabarannya terlihat sedikit “Microsoft minded”. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya sekolah-sekolah yang menggunakan aplikasi microsoft (windows, office) dalam materi pembelajarannya. Seperti kita telah ketahui bersama bahwa penggunaan software komersial secara tidak legal (baca:membeli) akan menjadi masalah dikemudian hari apalagi dengan telah ditetapkannya UU HAKI. Sedangkan untuk membeli software ASLI, tidak semua sekolah mempunyai kemampuan keuangan yang sama. Mungkin hanya sekolah-sekolah besar saja yang bisa membelinya.
Melihat kondisi diatas, maka software Opensource bisa menjadi sebuah solusi. Mulai dari yang bersifat efisiensi biaya pengadaan hardware hingga efisiensi biaya pengadaan software yang semuanya bisa didapatkan dengan gratis. Software Opensource yang tersedia pada saat ini sangat banyak sekali.Efisiensi Pengadaan Hardware
Dalam rangka menghemat biaya pengadaan hardware, Opensource mengenal sistem diskless workstation (LTSP – Linux Terminal Server Project). Diskless workstation merupakan penggunaan komputer oleh dua atau lebih tanpa adanya suatu media penyimpanan (harddisk) pada komputer client. Untuk proses booting hanya dibutuhkan 1 disket saja untuk meload boot image, setelah itu client menghubungi server untuk proses selanjutnya.
Kebutuhan minimum untuk client LTSP adalah komputer kelas 486 / pentium I. Sedangkan untuk server bisa menggunakan processor terbaik saat ini dengan RAM minimum 512 (mampu untuk 10 client) untuk bisa menjalankan aplikasi OpenOffice. Untuk kebutuhan RAM berbanding lurus dengan jumlah client. Sebagai perbandingan, kami menggunakan P4 2,4 GHz dengan RAM 1 GB untuk meng-handle kurang lebih 22 client. Informasi mengenai LTSP bisa dilihat di http://www.ltsp.org atau http://www.ltsp.or.id .
Efisiensi Pengadaan Software
Untuk menghembat biaya pengadaan software, opensource banyak menawarkan solusi alternatif. Dimana solusi alternatifnya pun bebas biaya alias gratis, sehingga tidak akan melanggar UU HAKI yang telah diterapkan di Indonesia. Selain gratis, software opensource juga mempersilahkan kita untuk melakukan modifikasi karena source codenya disertakan dalam setiap distribusinya. Selain itu banyaknya forum yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah solusi apabila kita menghadapi permasalahan dalam penggunaannya. Berbeda dengan software komersial yang sifatnya closed source.
Berikut ini beberapa software opensource yang bisa digunakan dalam penerapan kurikulum kompetensi:- Sistem Operasi : Linux (redhat, mandrakee, suse, dll) atau FreeBSD- Pengolah kata : OpenOffice Writer- Lembar kerja (worksheet) : OpenOffice Caalc- Presentasi : OpenOffice Impress- Grafis : GIMP- Bahasa Pemrograman : PHP, Perl, C- Web Browser : Mozilla, Konqueror, Netscaape- Pembuatan Homepage : Qanta, BluefishUntuk lebih lengkap mengenai daftar software alternatif ini bisa dilihat di http://linuxshop.ru/linuxbegin/win-lin-soft-en/table.shtml
Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa software Open Source menawarkan sebuah solusi yang cukup ekonomis. Seperti juga hal yang lain, konsep diatas juga mempunyai kelemahan. Yaitu kurangnya SDM yang menguasai software Open Source sehingga sekolah-sekolah pun sedikit kesulitan mencari tenaga pengajar, karena biasanya sudah terbiasa dengan software microsoft. Tetapi itu bukan hambatan yang berarti apabila kita mau belajar dan terus belajar untuk berusaha untuk menggunakannya.

Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis TIK Diluncurkan

Semakin majunya era teknologi informasi dan komunikasi membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpikir keras agar pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak ketinggalan. Karenanya, Pemprov DKI mencanangkan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jakarta di dalam pendidikan SMA dan SMK Negeri. Pencanangan komunitas ini diluncurkan langsung Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta melalui pesan singkat kepada seluruh kepala sekolah yang hadir di Balai Agung, Selasa (14/10).
Kemudian Fauzi Bowo diberikan sebuah spidol oleh ROCI buatan seorang pelajar SMA Negeri di Jakarta. Spidol itu dipakai gubernur untuk menandatangi plakat yang disediakan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta. Setelah peluncuran ini, artinya pelajar SMA dan SMK DKI tidak ketinggalan dengan negara maju dan berkembang lainnya. Seperti di Korea Selatan telah ada Cyber Korea 2001, Jepang dengan e-Japan Priority Program, Malaysia dengan Smart School dan negara-negara Eropa yang membangun e-Europe.
Meski baru diluncurkan sekarang, sebenarnya kegiatan pendidikan berbasis TIK telah diawali dengan berbagai kegiatan sejak 2003 antara lain pelaksanaan sistem software administrasi sekolah (SAS) offline dan online pada 2004 dan 2006, dan pemberian fasilitas kepemilikan laptop bagi guru pada 2006. Selain itu penambahan perangkat dan jaringan terus dilakukan. Hingga saat ini seluruh SMA/SMK negeri dan lebih dari 70 persen sekolah swasta sudah tersambung dengan jaringan internet.
Komputer yang terhubung ke internet lebih dari 10 ribu unit, dan 100 sekolah terpasang hotspot, 200 ruang guru dilengkapi LCD. Sedangkan guru yang telah memiliki laptop ada sekitar 7 ribu guru. AKhir tahun ini diharapkan seluruh SMA/SMK swasta sudah terhubung ke jaringan internet. Saat ini, terdapat 116 SMA negeri, 62 SMK negeri, 346 SMA swasta, dan 606 SMK swasta. Seluruh SMA dan SMK Negeri, komputernya telah terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan untuk SMA dan SMK swasta baru, 60 persen terkoneksi dengan jaringan internet. Saat ini hanya ada 200 ruang kelas yang memakai LCD Projector dari puluhan ribu kelas di SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta.
“Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi” - Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta
Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta menekankan, pemanfaatan TIK untuk SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, harus diarahkan untuk peningkatan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan daya saing, serta peningkatan akuntabilitas dan citra publik. “Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi,” katanya dalam acara Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Prov DKI Jakarta di Balai Agung, Selasa (14/10).
Karena, murid-murid SMA dan SMK harus siap menjadi basis pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan di masa mendatang. Sebab dengan TIK, secara langsung telah memengaruhi cara belajar siswa untuk mengolah berbagai informasi dari berbagai tempat. “Program ini bertujuan meningkatkan sektor informasi TIK terutama di bidang pendidikan yang akan menjadi kunci sukses negara di masa depan,” ujar dia. Hingga tahun ini, di DKI Jakarta telah ada 10 ribu komputer sekolah telah terhubung internet. Sejumlah sekolah telah dilengkapi dengan wi-fi dan hotspot.
Kendati demikian, terang mantan Wakil Gubernur era Sutiyoso ini, 30 persen SMA masih memiliki sistem komputer yang out of date dan perlu di-upgrade. 30 persen SMA dan SMK telah memiliki laboratorium komputer, tetapi 15 persen diantaranya laboratorium komputernya sangat minim sarananya.
Sementara itu, Margani Mustar, Kepala Dikmenti DKI menyatakan, pencanangan komunitas berbasis TIK ini merupakan upaya untuk membangun kultur yang memotivasi siswa agar mampu mandiri dalam berpikir dan belajar. Pencanangan ini merupakan wujud kolaborasi antara dinas pendidikan menengah dan tinggi, sudin dikmenti, sekolah, telkom, microsoft, oracle education foundation, one`s beyond dan yayasan yang berkecimpung dibidang pendidikan lainnya. “Target ke depan, setiap kelas ada LCD Projector dan komputer. Kemudian ada ruangan khusus untuk multimedia dan local area networking untuk memungkinkan pembelajaran online siswa se-Jakarta,” harap Margani.
Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan untuk menghilangkan sisi humanisme para siswa, melainkan hanya untuk pembangunan kultur pemanfaatan TIK. Untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, maka masyarakat harus selalu dapat mengakses informasi. Dengan tersedianya infrastruktur TIK, sekolah harus membentuk jejaring antar institusi pendidikan agar dapat saling menukar pengetahuan dan sumber daya.